Dialog Dengan Kadisdik Provinsi Jawa Barat. Seperti Berdialog Untuk Mengubah Indonesia
Tulisan ini diangkat kepermukaan lewat media Faktanya.id karena menyangkut dampak kebijakan nasional. Yang dirasakan oleh pengelola SMA/SMK di Bekasi, tentu dirasakan pula oleh wilayah lainnya. Keluh kesah mengenai dampak alih kelola ini sudah lama terjadi. Dampak yang dirasakan masyarakat sangat jelas terlihat dari aktivitas pembangunan pendidikan tingkat SMA/SMK. Sekolah SMA/SMK banyak yang tidak menerima bantuan rehab bangunan yang dibutuhkan, sekolah tanpa pagar, bahkan terpaksa kelas digunakan oleh siswa masuk pagi dan siswa masuk siang. Hal ini sudah lama terjadi, sejak alih kelola ke keprovinsi. Tampaknya permasalahan demikian itu, dirasakan masyarakat umum di seluruh NKRI. Sekolah SMA/SMK mengalami kesulitan melakukan peningkatan mutu di segala bidang, khususnya pembangunan pisik.
Drs. Wahyu Mijaya, SH., M.Si yang lahir di Sukabumi pada 17 Juni 1973 ini, saat berdialog tampak seperti sudah memahami kondisi yang ada. Mungkin karena pernah dialog di kabupaten lainnya. Terutama menampung keluh kesah pengelola pendidikan menyangkut pergub di Jawa Barat, yang tidak ditemukan di provinsi lain. Wajar saja jika kadisdik seperti sudah mengetahui kesulitan itu, karena beliau sudah lama jadi birokrat. Walaupun menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat baru dimulai sejak tanggal 24 Februari 2023.
Pertemuan ini adalah pertemuan pertama kalinya di Bekasi, sejak beliau menjabat jadi kadisdik. Tapi terasa sangat akrab, seperti bukan pejabat baru. Apalagi bentuknya dialog terbuka mengungkapkan berbagai hal. Antusias para kepala SMA/SMK Kabupaten dan Kota Bekasi, terlihat dari banyaknya pertanyaan. Dialog terasa begitu nyaman dipenuhi gelak tawa. Kebanyakan berupa curhat dari hati ke hati. Acara ini dilakukan di Aula SMAN3 Tambun Selatan, pada tanggal 15 juni 2023. Waktu dialog berjalan tertib dari mulai usai salat Ashar, hingga menjelang magrib tiba.
Selepas acara dialog, dilanjutkan foto bersama di lapangan basket sekolah tersebut. Penulis menyempatkan dialog pribadi dengan Kadisdik, menyangkut program unik yang pernah ada di Kabupaten Bekasi yaitu program “kelas bilingual” dengan SK Bupati Bekasi, no. 420. Yang sempat diteliti dalam sebuah disertasi. Respon masyarakat terhadap program kelas bilingual layak di apresiasi kembali. Dan program ini dilakukan secara masal, hanya pernah ada di Kabupaten Bekasi saja.
Inti pembicaraan dengan penulis, bahwa di Bekasi itu, banyak orang berekonomi menengah ke atas. Mereka yang berekonomi mapan itu mencari sekolah bermutu, bukan mencari sekolah gratis. Kadisdik menimpali dengan mengemukakan “Bukan hanya di Bekasi, tapi hal itu di semua daerah…” Dalam pertemuan itu juga sekilas dibahas tentang media “Satuguru” dan “Faktanya.id”
Dalam dialog di atas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menjawab semua pertanyaan para kepala sekolah. Berbagai masalah terungkap dengan berbagai alternatif pemecahannya. Semuanya dibahas begitu lugas. Walau jawabannya banyak yang baru dalam tarap wacana kedepan.
Penulis memaparkan kondisi Kabupaten Bekasi yang menjadi pusat industri terbesar di Asia, tapi CSR sulit tembus, karena terkendala aturan yang ada. Berbeda dengan SD dan SMP yang pengelolaannya dibawah naungan Kabupaten. Bangunan SD/SMP yang digarap oleh pemerintah kabupaten, tampak begitu tanpa kendala. Terbukti rata-rata berdiri begitu megahnya, seperti mall. Sedangkan SMA,SMK banyak yang mau roboh. Dikhawatirkan akan makan korban jiwa, Kadisdik menyarankan untuk tidak mengunakan bangunan demikian.
Karena masalah di atas itu, kepala KCD3 Bpk Made Supriatna, M.Si memaparkan tentang beberapa sekolah yang terpaksa mengambil kebijakan tidak umum. Yaitu menurunkan jumlah siswa yang diterima di PPDB 2023 ini. Rombongan belajar di SMA/SMK daya tampungnya banyak yang menyusut. Bahkan ada yang berkurang hingga 2 sd 3 kelas. Solusi yang diusulkan penulis untuk hal di atas, perlu adanya MOU, antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi, menyangkut CSR.
Ibu Mukaromah kepala SMA dari Kota Bekasi, mengusulkan adanya kebijakan untuk mempermudah penyelenggaraan rapat komite pasca PPDB tahun 2023 ini. Intinya memohon dukungan pemerintah daerah. Hal ini diperjelas oleh Pk Made Supriatna kapsla KCD3, atas dasar masukan dari arus bawah. Beliau menyampaikan aspirasi itu seperti terdengar di video.
Walau video berikut ini hanya berisi cuplikan-cuplikan saja. Paling tidak suasana keakraban dalam dialog ini, begitu terasa. Selamat menonton (Waglo).
